Kendaraan plat kuning adalah kendaraan yang digunakan untuk kepentingan umum atau dinas, seperti angkutan umum, taksi, ambulans, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Kendaraan plat kuning memiliki perbedaan pajak dengan kendaraan plat hitam yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Pemerintah memberikan insentif pajak kepada pemilik kendaraan plat kuning untuk mendorong pengembangan sektor transportasi yang efisien, ramah lingkungan, dan berdaya saing.
Jenis Insentif Pajak untuk Plat Kuning
Insentif pajak yang diberikan kepada kendaraan plat kuning meliputi:
- Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 25 persen. PKB adalah pajak yang dibayar setiap tahun oleh pemilik kendaraan bermotor berdasarkan nilai jual kendaraan.
- Pembebasan Pajak Jalan. Pajak jalan adalah pajak yang dibayar setiap lima tahun oleh pemilik kendaraan bermotor berdasarkan bobot kendaraan.
- Diskon Asuransi Kendaraan. Asuransi kendaraan adalah perlindungan finansial yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada pemilik kendaraan bermotor apabila terjadi kerugian akibat kecelakaan, pencurian, atau bencana alam.
- Bebas Biaya Administrasi. Biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mengurus perizinan, pengesahan, atau perpanjangan masa berlaku dokumen kendaraan bermotor, seperti STNK, BPKB, atau SIM.
- Insentif Lainnya. Insentif lainnya yang dapat diberikan kepada kendaraan plat kuning adalah keringanan biaya balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), fasilitas parkir gratis atau diskon, dan prioritas dalam penggunaan jalur khusus atau busway.
Syarat dan Mekanisme Mendapatkan Insentif Pajak untuk Plat Kuning
Untuk mendapatkan insentif pajak, pemilik kendaraan plat kuning harus memenuhi syarat dan mekanisme sebagai berikut:
- Kendaraan plat kuning harus berbadan hukum, seperti PT, CV, Koperasi, Yayasan, atau Lembaga Pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan plat kuning benar-benar digunakan untuk kepentingan umum atau dinas, bukan untuk kepentingan pribadi.
- Kendaraan plat kuning harus memiliki surat izin usaha angkutan umum (SIUAU) atau surat izin operasional (SIO) dari Dinas Perhubungan setempat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan plat kuning memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan lingkungan.
- Kendaraan plat kuning harus melaporkan data operasionalnya secara berkala kepada Dinas Perhubungan setempat. Hal ini bertujuan untuk memantau kinerja, kualitas, dan dampak sosial ekonomi dari kendaraan plat kuning.
- Kendaraan plat kuning harus membayar pajak dan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang taat hukum dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional.
Untuk mendapatkan insentif pajak, pemilik kendaraan plat kuning harus mengajukan permohonan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, seperti:
- Fotokopi KTP pemilik kendaraan
- Fotokopi akta pendirian badan hukum
- Fotokopi NPWP badan hukum
- Fotokopi STNK dan BPKB kendaraan
- Fotokopi SIUAU atau SIO kendaraan
- Fotokopi laporan data operasional kendaraan
- Surat pernyataan tidak memiliki tunggakan pajak dan retribusi
Setelah mengajukan permohonan, KPP akan melakukan verifikasi dan validasi data dan dokumen yang diajukan. Apabila permohonan diterima, KPP akan menerbitkan surat keterangan pemberian insentif pajak kepada pemilik kendaraan plat kuning. Surat keterangan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan insentif pajak sesuai jenisnya.
Manfaat Insentif Pajak untuk Plat Kuning
Insentif pajak yang diberikan kepada kendaraan plat kuning memiliki manfaat bagi pemilik kendaraan, pengguna jasa, dan pemerintah, antara lain:
- Bagi pemilik kendaraan, insentif pajak dapat mengurangi beban biaya operasional, meningkatkan daya saing usaha, dan mendorong pengembangan usaha.
- Bagi pengguna jasa, insentif pajak dapat menurunkan tarif angkutan umum, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperluas aksesibilitas transportasi.
- Bagi pemerintah, insentif pajak dapat meningkatkan pendapatan negara, mengurangi subsidi energi, dan mendukung program pengendalian emisi gas rumah kaca.
